INTERNASIONALNEWS.COM, MAKASSAR – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) provinsi Sulawesi Selatan Sofyanto Torau menilai Pemakzulan Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang digelindingkan Oleh Pansus Hak Angket di DPRD Sulsel Cacat Prosedural.

Menurutnya, Sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang, Proses pemakzulan kepala daerah pada dasarnya dapat dilihat dari dua aspek. Yakni Aspek politik dan aspek hukum. Kedua aspek ini saling berkaitan, sebab proses pengajuan pemakzulan diajukan oleh lembaga politik (DPRD) namun sebelum memutuskan pemakzulan aspek yang sangat penting adalah aspek hukum. Sebab perlu dipahami bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan Kepala Daerah telah melakukan pelanggaran hukum, kewenangan ini mutlak ada pada lembaga Yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Agung. Ungkap Bung Sofyan Mahasiswa Kandidat Doktor Ilmu Politik Itu, Selasa 20/8/2019

Baca Juga: Pansus Angket, Usulkan DPRD Makzulkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Hadirnya Pansus Hak Angket, karena adanya dugaan dualisme Kepemimpinan di Pemrov sulsel yakni dengan terbitnya SK 193 yang memutasi Pejabat yang di tandatangani dan dilantik oleh Wagub Sulsel yang menyudutkan Gubernur Nurdin Abdullah, hanya masalah ini sudah clear dan telah diselesaikan atas Perintah Kemendagri.

Sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Pansus Hak Angket hanya bisa memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) yang didapatkan selama melakukan Pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Gubernur Sulsel bukan menyimpulkan untuk memakzulkan

Baca Juga: Ini 7 Point Rekomendasi Pansus Hak Angket Gubernur Sulsel

Terkait adanya dugaan KKN yang ditemukan oleh pansus hak angket, saya kira itu hanya tuduhan politis dan tidak berdasar, karena yang berhak untuk menilai Gubernur Nurdin Abdullah melakukan KKN adalah Lembaga Hukum bukan Lembaga Politik seperti DPRD.

Point penting yang hendak kami sampaikan adalah, Proses pemakzulan Gubernur NA tidak dapat dilakukan karena persoalan-persoalan politis, pemakzulan hanya dapat dijalankan apabila berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung dan ketika Gubernur Nurdin Abdullah terjerat Kasus Korupsi yang telah berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan, jadi mekanisme pemakzulan adalah proses hukum yang panjang dan rumit. Pungkasnya

Reporter : Sandy

Redaksi_Internasionalnews.com

Tulis Komentar

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here